SALAM-ONLINE.COM: Ketua Umum DPP Hidayatullah Dr Nashirul Haq meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar menarik kembali tawarannya untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza, Palestina, ke Indonesia.
Sehubungan dengan rencana tersebut, pada Rabu (9/4/2025) dini hari, Presiden Prabowo berangkat ke beberapa negara di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar dan Yordania. Juga Turki.
Menurut Nashirul Haq, tawaran Prabowo itu seakan-akan menolong rakyat Palestina di Gaza. “Tapi itu bisa disalahartikan menikam perjuangan Palestina dari belakang,” kata Nashirul Haq dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (10/4/2025) pagi.
Nashirul mengingatkan, warga Gaza sudah berkorban luar biasa demi kemerdekaannya.
“Kejahatan penjajah Zionis “Israel’ yang harus dihentikan dan dihukum, bukan warga Gaza yang harus meninggalkan tanah airnya,” tegasnya.
Karena itu, Nashirul meminta kepada Presiden Prabowo Untuk menarik kembali tawarannya yang keliru itu.
“Dengan hormat, kami sarankan Bapak Presiden menarik kembali tawarannya yang keliru itu, dan lebih aktif menolong Palestina seperti Presiden Soekarno ketika menolong rakyat Aljazair melawan penjajah Prancis 1964, dengan mengirim senjata sisa Operasi Pembebasan Irian Jaya,” tutupnya.
Rencana pengosongan Gaza untuk tujuan relokasi diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah. Tetapi rencana tersebut ditentang oleh banyak negara, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari tipu muslihat zionis penjajah di Gaza.
Rakyat Palestina, khususnya warga Gaza sendiri juga jelas menolak rencana Trump tersebut. Mereka ingin hidup dan mata di tanah airnya sendiri. Jika mereka tinggalkan Gaza, itu sama saja memberi kesempatan penjajah (zionis “Israel”) untuk merampoknya.
Indonesia sebagai negara yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina sebagai negara, tentu menolak keinginan Trump itu.
Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menolak usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal relokasi sebagian warga Gaza.
“Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” demikian pernyataan Kemlu RI pada 21 Januari 2025.
“Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal ‘Israel’ atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza,” begitu pernyataan Kemenlu RI.
Tapi, ada apa Presiden Prabowo bertolak belakang dengan Kemenlunya?
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia itu.
“Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana ‘Israel’ dan Amerika tersebut? Bukankah ‘Israel’ dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas seperti dilansir MUIDigital di Jakarta, Rabu (9/4).
Menurut Buya Anwar, jika rencana tersebut diwujudkan, “Israel” bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Mereka leluasa menempatkan warga negaranya ke daerah yang mereka duduki sehingga dalam waktu tertentu Gaza akan menjadi bagian dari “Israel” Raya yang mereka cita-citakan.
Hal serupa sudah terjadi terhadap kota Yerussalem. Dulunya, Yerussalem dikuasai oleh rakyat Palestina. Sekarang kota tersebut sudah diduduki oleh penjajah “Israel”. Bahkan sudah dijadikan sebagai ibu kota negaranya.
“Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh “Israel” tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh ‘Israel’,” Buya Anwar mengingatkan. (is)